MAKALAH TENTANG KONFLIK DAN PERGOLAKAN YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

MAKALAH TENTANG KONFLIK DAN PERGOLAKAN YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN

KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

“Untuk memenuhi nilai tugas kelompok mata pelajaran Sejarah Indonesia”

Disusun oleh :

NAMA KELOMPOK                        :

1.     ANANDA MEILYA VITAMA

2.     DENDI PRATAMA

3.     HANY FATHU ROHMAH

4.     LALAN ARDI

5.     NANI NOVIANTI

6.     NUR ‘AIN SASKIA

7.     RIA SEFTIA

KELAS                                   :  XI AP 3

SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT

JL. Fatahillah No. 1A Cikarang Barat 17530, Telp (021) 8900578

2016-2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas selesainya makalah yang berjudul “Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan”.akan dukungan moral dan materi yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka kami ucapkan banyak terima kasih kepada:

1.      Ibu Febbyane , yang selaku wali kelas XII AP 3 dan guru mata pelajaran Sejarah Indonesia

2.      Teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini

Kami menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan sangatlah diperlukan untuk penyempurnaan makalah ini.

                                                                                               

                                                                                                Cikarang Barat, 07 Agustus 2016

                                                                                                Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.         LATAR BELAKANG

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.Sedangkan Permesta atau Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Negara Federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni  adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakuikedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Negara boneka secara harfiah berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti boneka yang dimainkan oleh pemerintah negara lainnya sebagai dalang.

1.2.            TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dimana dalam makalah ini berisi tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

Manfaat dari makalah ini adalah untuk menambah wawasan para pembaca dan dapat mengenang sejarah berkembangnya negara indonesia

1.3.         RUMUSAN MASALAH

1.      Apa saja Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan ?

2.      Mengapa Pemberontakan PRRI dan PERMESTA Terjadi ?

3.      Mengapa Permasalahan NEGARA FEDERAL DAN BFO Terjadi ?

2.1              PEMBERONTAKAN PRRI DAN PERMESTA

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Sedangkan Permesta atau Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi.

Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.  Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti:

1.     Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein

2.     Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.

3.     Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

4.     Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Pada tanggal 9 januari 1958 para tokoh militer dan sipil mengadakan rapat rahasia di sungai dareh sebuah kota kecil diperbatasan sumatera barat dan jambi, dihadiri antara lain tokoh-tokoh militer antara lain :

1.   Kolonel mauludin simbolan.

2.   Kolonel zulkifli lubis.

3.   Kolonel dahlan djambek.

4.   Letkol achmad husein.

5.   Letkol berlian.

6.   Letkol vence samual.

Sedangkan tokoh sipil antara lain :

1.     Mohammad natsir.

2.     MR. Sjarifuddin prawiranegara.

3.     Prof. DR. Soemitro djojohadikoesmo.

4.     Burhannudin harahap.

2.1.1         LATAR BELAKANG PEMBRONTAKAN PRRI DAN PERMESTA

     Umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar jawa (Daerah) terhadap penyelengggaraan pemerintahan (Pusat) yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralisasi dan beriorientasi jawa. Adapun latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta antara lain:

1.        Gagalnya perekonomian bangsa

      Ini merupakan salah satu dampak dari terpusatnya pembangunan di jawa. Dikatakan demikian karena muncul rasa ketidak puasan dari pemimpin ataupun rakyat di daerah dengan sistem pengalokasian dana untuk daerah yang dinilai tidak adil. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

2.      Kesenjangan dalam internal Angkatan Darat

     Masalah gagalnya perekonomian berimbas pada kesejahteraan prajurit TNI yang membuat pimpinan2 militer di daerah kecewa. Maka mereka menempuh jalan sendiri2 dalam menghimpun dana, yaitu melakukan perdagangan tanpa prosedur yang seharusnya. Ketidakpuasan di daerah2 ini diperburuk dengan kondisi internal tentara, khususnya AD, yang tidak kompak & bisa dibilang terpecah belah.Perpecahan di tubuh AD ini ditandai dengan peristiwa 17 Oktober 1952 dimana, menurut 1 versi, pimpinan AD mengajukan petisi kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen.  Tindakan ini mendapat kecaman dari internal AD yang kontra 17 Oktober 1952 yang berbuntut pada diberhentikannya Mayjen Nasution dari jabatan KSAD. Masalah ini berbuntut panjang & menjadi salah 1 sebab yang mendorong perwira2 di Daerah ikut serta dalam PRRI/Permesta.

3.     Ancaman Komunisme

     Hal ini di dasarkan ketika pemerintah pusat mengambil kebijakan "mengampuni" PKI & memberikan kesempatan berkembang biak di Indonesia. Hasilnya, PKI masuk dalam 4 besar parpol di Pemilu 1955.

4.     Peristiwa Cikini

     Pada tanggal 10 s/d 13 September 1957 ketika diadakan musyawarah nasional oleh PM Djuanda dengan mengundang semua stakeholders termasuk “perwira-perwira pembangkang”. Dalam acara ini sempat dibentuk Panitia Tujuh yang menilai “perwira-perwira pembangkang”. Sebulan kemudian diadakan musyawarah pembangunan nasional tapi kurang membawa hasil.

     Di tengah upaya tersebut, pada tanggal 30 Nopember 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang terkenal dengan nama Peristiwa Cikini. Efek dari peristiwa ini semakin memperburuk hubungan antara Pusat & Daerah karena Soekarno menduga upaya tersebut didalangi oleh “perwira-perwira pembangkang”.

     Akibatnya, para perwira pembangkang yang dituduh oleh Pusat mengadakan serangkain pertemuan, di antaranya yang krusial adalah Pertemuan Sungai Dareh pada 9 & 10 Desember 1957, yang mempersatukan daerah yang sedang bergejolak.

5.     Intervensi Asing

     Konstelasi ini pastinya tidak luput dari pengamatan AS sebagai kekuatan utama dari blok Barat (kapitalis) kontra blok Timur (komunis) yang sedang berebut pengaruh dari negara-negara Asia-Afrika, termasuk Indonesia. Apalagi PKI semakin menancapkan pengaruhnya. AS dan sekutunya merasa khawatir dengan masa depan Indonesia. Hal ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai pintu masuk keterlibatan asing terhadap PRRI/Permesta. Suatu fakta jelas menyebutkan bahwa pada bulan Oktober 1957 CIA menawarkan bantuan keuangan & senjata kepada Kolonel M. Simbolon. Bahkan pesawat amfibi Catalina tercatat pernah mendarat di Danau Singkarak untuk keperluan ini, termasuk pengangkutan personil PRRI dengan kapal selam ke luar negeri untuk memperoleh latihan di Singapura, Thailand & Malaya.

     Dalam suatu seminar di Pusat Kajian Wilayah Amerika, Kampus UI Depok, tanggal 21 April 1998, dalam rangka 50 tahun hubungan Indonesia-AS, Kolonel Ventje Sumual mengakui bahwa para pimpinan Permesta telah mengadakan hubungan dengan pihak AS malah ia katakan:

"Sayalah yang mengadakan hubungan...sebagai orang yang bertekad melakukan perlawanan bersenjata melawan Pusat sesuai kesepakatan Sungai Dareh"

     Puncak dari serangkaian peristiwa ini adalah saat diumumkannya Piagam Perjuangan pada tanggal 10 Februari 1958 jam 10.00 di Padang oleh Ketua Dewan Perjuangan, Kolonel Ahmad Hussein, yang isinya kurang lebih mengultimatum Presiden untuk mengambil kembali mandat dari Kabinet Djuanda dalam waktu 5 x 24 jam. Pusat kemudian menindaklanjuti tuntutan Daerah dengan mengadakan sidang kabinet pada 11 Pebruari 1958 yang isinya menolak ultimatum Dewan Perjuangan. Penolakan dari Pemerintah Pusat direspon dengan membentuk dan mengumumkan Kabinet PRRI pada 15 Februari 1958. Presiden Soekarno yang baru tiba dalam lawatan ke luar negeri memerintahkan tindakan tegas terhadap penyelewengan yang diumumkan PRRI.

2.2             PERMASALAHAN NEGARA FEDERAL DAN BFO

Negara Federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni  adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakuikedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Negara boneka secara harfiah berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti boneka yang dimainkan oleh pemerintah negara lainnya sebagai dalang.

2.2.1       Latar Belakang Persoalan Negara Federal dan BFO

          Permasalahan ini muncul dimulai sejak Perundingan Linggarjati disetujui dan ditanda tangani dan di perparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Roem-Royen. Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan.  Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.

          Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi.

          Perbedaan keinginan agar bendera Merah-Putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh Negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini (1947).

1.     Perundingan Linggarjati

     Perjanjian Linggarjati sebagaimana kita ketahui memiliki dampak negatif khususnya bagi rakyat indonesia dan hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.

2.     Perundingan Roem Royen

     Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, Belanda tetap saja tidak mau mengakui kelahiran negara indonesia. Dan Belanda pun membuat negara boneka yang bertujuan mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Negara boneka tersebut dipimpin oleh Van Mook. Dan Belanda mengadakan konferensi pembentukan Badan Permusyawaratan Federal(BFO) 27 Mei 1948.

     Dan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan Agresi Militer Belanda dengan menyerang kota Yogyakarta dan menawan Presiden dan Wakil Presiden beserta pejabat lainnya. Namun sebelum itu Presiden mengirimkan radiogram kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara yang mengadakan perjalanan di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

     Dengan begitu Indonesia menunjukkan kegigihan mempertahankan wilayahnya dari segala agresi Belanda. Akhirnya konflik bersenjata harus segera diakhiri dengan jalan diplomasi. Dan atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia, maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, Anggota Komisi Amerika.

3.     Konferensi Inter Indonesia

     Merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukkan Belanda yang tergabung dalam BFO. Pada awalnya pembentukkan BFO ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun sikap negara-negara yang tergabung dalam BFO berubah setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Indonesia. Karena simpati dari negara-negara BFO ini maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan BFO jugalah yang turut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter-Indonesia. Hal itulah yang melatarbelakangi dilaksanaklannya Konferensi Inter-Indonesia pada bulan Juli 1949.

     BFO yang didirikan di Bandung pada 29 Mei 1948 merupakan lembaga permusyawaratan dari negara-negara federal yang memisahkan dari RI. Perdana Menteri negara Pasundan, Mr. Adil Poeradiredja, dan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Gede Agung, memainkan peran penting dalam pembentukan BFO.

     Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur).

     Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflk terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggotaTNI ke negara bagian (TaufiAbdullah danAB Lapian, 2012.).

BAB III

PENUTUP

      Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi tentang Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahanya ,karena terbatasnya pengetahuan dan referensi yang ada hubunganya dengan judul makalah ini.

Penulis banyak berharap para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis dan para pembaca.Terimakasih.